in

Ada Apa dengan Lurah Susan?

Foto: Tempo
Foto: Tempo

Belum lama menjabat sebagai Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli—kemudian tenar sebagai Lurah Susan—sudah menuai kontroversi. Melalui lelang jabatan lurah yang diselenggarakan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, pada Juli 2013 Susan yang non-muslim menduduki jabatan tertinggi di kelurahan yang mayoritas warganya muslim.

Perwakilan warga muslim Lenteng Agung (LA), Jakarta Selatan, menolak dipimpin Susan karena perbedaan agama. Mereka mendemo  Lurah Susan, belakangan juga menuntut Gubernur DKI Jakarta untuk mengganti Sang Lurah. Namun, Gubernur Joko Widodo dan Wakilnya, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, bersikukuh pada keputusannya.

Penempatan Lurah Susan di LA melalui sistem lelang jabatan disebut-sebut menyalahi manajemen kepemimpinan nasional yang menganut asas proporsionalitas. Asas itu termaktub antara lain dalam UU No 28 tahun 1999 tentang Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan pada butir kelima. Asas yang sama juga dijadikan rujukan dalam UU no 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Tak hanya berlaku di Indonesia, asas proporsionalitas juga diterapkan di Amerika Serikat yang merupakan kampiun demokrasi. Dalam Sidang Sinode yang dihadiri 700 pendeta dari seluruh Indonesia pada awal Maret 2013, Jusuf Kalla sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia ditanya Pendeta Stefanus Marinjo, “Apakah Bapak Jusuf Kalla secara pribadi mau dipimpin oleh presiden yang non-Islam?”

Jusuf Kalla menjawab dengan mengemukakan praktik demokrasi di Amerika Serikat. Ia menyatakan, perlu 171 tahun bagi Amerika Serikat untuk menerima seorang Kristen Katolik menjadi presiden. Sebelum John F Kennedy yang Katolik itu, presiden AS haruslah seorang pemeluk Anglo-Saxon (Kristen Protestan).

Penempatan Lurah Susan juga tidak memenuhi syarat akseptabilitas bagi seorang pemimpin, ditandai dengan gelombang demo penolakan terhadapnya.

Penolakan terhadap Susan diperparah dengan kenyataan bahwa dia bukanlah warga LA.  Warga yang berdemo juga sedang melaksanakan hak konstitusionalnya. Menurut Undang-undang, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan berlandaskan pada: a. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban; b. asas musyawarah dan mufakat; c. asas kepastian hukum dan keadilan; d. asas proporsionalitas; dan e. asas manfaat. [islampos]

What do you think?

Written by

Writer di Rumah Keluarga Indonesia

Siapa Miss World 2013

Capek Mana, Suami di Kantor atau Istri di Rumah?