Hak Politik Perempuan di Zaman Modern

0

, Hak Politik Perempuan di Zaman ModernHak politik bagi perempuan dibandingkan dengan laki-laki masih terbilang baru. Dalam negara kota (polis) Yunani kuno, dimana telah diterapkan prinsip demokrasi, perempuan tidaklah mempunyai hak untuk mengutarakan hak politiknya.

Demikian pula pada Revolusi Perancis lewat penyerbuan penjara Bastille dan pemenggalan Lois XVI dan Marie Antoinette yang kemudian menggemakan semangat kebebasan, persamaan dan persaudaraan (liberte, egalite & fraternite) tidaklah mengakomodir hak-hak politik perempuan.

Kemudian muncul desakan dari feminis gelombang pertama yang dimotori oleh para feminis liberal di Amerika yang tergabung dalam National American Woman Suffrage memfokuskan diri pada hak pilih bagi perempuan melalui amandemen ke 19 Amerika Serikat. Sebelumnya, gerakan perempuan yang tergabung pula dengan gerakan anti perbudakan pada Konvensi Anti Perbudakan London tahun 1840 gerakan perempuan ternyata tidaklah mendapat apresiasi, baru pada 1848 di Saneca Falls New York berhasil diselenggarakan konvensi hak-hak perempuan yang menghasilkan Declaration of Sentiments berisi dua belas resolusi yang menekankan pada hak-hak perempuan untuk mengutarakan pendapatnya dimuka umum.

Selanjutnya di tahun 1960, presiden JFK mendirikan commision on the status of women . Pada tahun 1964 ketika kongres meloloskan civil rights act untuk mencegah diskriminasi jenis kelamin, ras, warna kulit, agama, atau asal negara, -yang dikenal sebagai amandemen seks- namun amandemen seks tersebut tidak diloloskan oleh pengadilan sehingga Betty Friedan dalam National Organitation of Woman NOW dimana anggotanya terdiri dari feminis radikal dam kultural terus berupaya mendesak agar amandemen tersebut diloloskan oleh pengadilan dalam tuntutanya .
Dalam kancah Internasional, 13 tahun semenjak dikeluarkanya Universal Declaration of Human Right 1948, antara tahun 1965-1966 komisi perempuan PBB membentuk suatu rancangan deklarasi yang kemudian disetujui menjadi deklarasi anti diskriminasi terhadap perempuan pada tahun 1967 dalam resolusi 2263 (XXII) dan disetujui oleh majelis umum PBB pada tahun 1979 dan dinyatakan berlaku setelah diratifikasi oleh 20 negara ditahun 1981.

Sebagaimana termaktub dalam article 1 CEDAW :

“For the purposes of the present Convention, the term “discrimination against women” shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field”

Melalui diratifikasinya CEDAW, maka negara harus mengupayakan penghapusan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan diantaranya hak politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, status kependudukan, dan lain sebagainya. Namun sebagaimana tampak dalam tabel diatas, pasca diratifikasinya CEDAW –termasuk Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984- ternyata partisipasi politik perempuan masih jauh api dari panggang. [Diambil dari: Perempuan & Politik Membuka dan Menerangkan Jalan Representasi Politik Perempuan, Oleh Rian Adhivira keluarga Komunitas Diskusi Payung dan Mahasiswa Jurusan Hukum & Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Ditulis dalam rangka memperinati hari ibu tanggal 22 Desember 2012].

Artikel Terkait
Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.