Jika Wanita Berkiprah di Bidang Politik (2-Habis)

, Jika Wanita Berkiprah di Bidang Politik (2-Habis)

 

2.  Hak Memilih dan dipilih Menjadi Anggota Majelis Umat

Majelis Umat adalah suatu badan Negara Islam yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang bertugas memberikan nasihat dari umat kepada khalifah. Wakil-wakil rakyat ini mengajukan apa saja yang dibutuhkan rakyat dan memberikan saran bagaimana kebutuhan rakyat tersebut terpenuhi. Disamping itu mereka juga harus mengoreksi dan menasihati penguasa apabila cara pemenuhan yang ditetapkan oleh khalifah bertentangan dengan apa yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Dalam riwayat shahih, Ibnu Hisyam dari Ka’ab bin Malik disebutkan bahwa setelah 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan (Nasibah binti Ka’ab dan Asma binti Amr bin Adi) melakukan baiat aqobah 2, Rasul bersabda kepada mereka :

“Datangkanlah 12 wakil dari kalian yang pada mereka ada tanggung jawab ras kabilahnya masing-masing.” (HR Ahmad)

Majelis umat bukanlah seperti DPR sekarang yang memiliki kewenangan membuat hukum, mengelimiasi Allah sebagai pembuat hukum. Mereka adalah wakil umat untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada penguasa.

3. Kewajiban Menasihati dan Mengoreksi penguasa

Kewajiban umat Islam adalah menasihati dan mengoreksi penguasa jika penguasa menetapkan suatu kebijakan/aturan yang melanggar hukum syariat atau ada kebutuhan rakyat yang luput dari penguasa. Pada masa kepemimpinan khalifah Umar bin Khaththab, pernah ada seorang perempuan yang bernama Khaulah binti Hakim bin Tsa’labah memprotes kebijakan Umar, ketika Umar menetapkan jumlah mahar tertentu bagi perempuan karena tingginya mahar yang diminta kaum perempuan pada waktu itu. Kemudian Umar menyadari kekeliruannya dan segera mencabut keputusannya, ia berkata : “Perempuan ini benar dan Umar salah”.

Apa yang dilakukan oleh Khaulah binti Hakim bin Tsa’labah adalah aktivitas menasihati dan mengoreksi penguasa, dan itu termasuk ke dalam aktivitas politik.

4. Kewajiban menjadi Anggota Partai Politik

Keberadaan partai politik merupakan pemenuhan kewajiban dari Allah swt, sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al-Imran ayat 104 yang artinya : “Hendaklah (wajib) ada segolongan umat yang menyerukan kepada kebaikan (Islam); memerintahkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”

Partai politik ada untuk menjaga agar semua hukum-hukum Allah tetap diterapkan secara keseluruhan oleh manusia dalam kehidupannya sepanjang masa. Keberadaannya wajib bagi kaum muslim, baik di dunia ini diterapkan sistem Islam atau tidak. Hanya saja perbedaannya adalah jika ada sistem Islam, kewajiban untuk beraktivitas di dalamnya adalah fardhu kifayah.

Disamping itu Islam juga telah memberikan penjelasan tentang aktivitas politik yang tidak diperkenankan bagi perempuan, yaitu aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam wilayah kekuasaan/pemerintahan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan wilayah kekuasaan/pemerintahan adalah wilayah pengaturan urusan umat yang dilakukan secara langsung dan menyeluruh, misalnya menjadi penguasa atau kepala Negara.

Penguasa dipandang sebagai orang yang bertanggung jawab penuh secara langsung dalam mengurusi urusan umat. Dalam sistem Islam, jabatan penguasa mencakup khalifah (kepala Negara), muawwin tafwidh (pembantu khalifah dalam urusan pemerintahan), wali (kepala wilayah) dan amil (kepala daerah). Rasulullah saw telah bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah : “Tidak akan pernah menang suatu kaum yang menyerehkan urusan (kekuasaannya) kepada perempuan,” (HR Bukhori)

Islam telah mengharamkan jabatan kekuasaan bagi perempuan dan mengkhususkannya bagi laki-laki. Hanya saja pengkhususan ini bukan berarti menjadikan perempuan sebagai warga Negara kelas dua atau merendahkan perempuan sebagaimana yang dituduhkan sebagian kalangan. [Sumber: islampos]

HABIS

Artikel Terkait
Anda mungkin juga berminat

Ruangan komen telah ditutup.