in

Jilbab Di Turki, Bukan Sekadar Sepotong Kain Penutup Aurat

Oleh 
M. Lili Nur Aulia

SUATU hari, tepatnya 28 Februari 2008. Kegembiraan membuncah luas di hati kaum Muslimah Turki sekaligus kaum Muslimin dunia. Hari itulah tonggak sejarah penting bagi kaum mereka, setelah Presiden Turki Abdullah Gul menyatakan tegas untuk merevisi UU yang selama ini membelenggu hak Muslimah Turki mengenakan jilbab. Gul menegaskan kelak ia akan menjadikan undang-undang mengizinkan semua warga untuk mendapatkan hak belajar di sekolah dan perguruan tinggi.

Jilbab. Ya, potongan pakaian yang wajib dikenakan menutup kepala kaum Muslimah itu kini menjadi akar konflik panjang antara kaum Muslimin dengan pendukung sistem sekuler Ataturk di Turki. Kelompok sekuler sangat takut, bila larangan memakai jilbab dihapus itu akan menjadi rangkaian awal dari reformasi yang diinginkan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang kini memerintah Turki, untuk kemudian berkembang ke wilayah politik dan sosial di Turki. Kekhawatiran ini disampaikan oleh Ibrahem Kaleen, Direktur Pusat Penelitian Turki yang menulis di harian Zamaan, “Jika sekelompok orang diberikan sesuatu hal maka mereka akan terus merongrong sesuatu yang lebih banyak lagi. Bila diizinkan pemakaian jilbab di kampus hari ini, maka mereka akan mendeklarasikan sebuah negara Islam dalam sepuluh tahun mendatang.” Albiruni Times, Februari 2008).

Salah satu anggota parlemen dari Partai sekuler oposisi Nesrin Pitok menyerang keputusan revisi undang undang, dalam depat parlemen terkait jilbab. Ia mengatakan, “Mereka akan terus meminta tambah dan tambah dari isu menekan kaum perempuan. Dan kita pada akhirnya akan menerima radikalisme hizbullah dan radikalisme AlQaidah.”  Isu Islamisasi Turki juga dikumandangkan oleh Hekmat Same Terk, mantan Jaksa Agung Turki yang mengkhawatirkan bila larangan memakai jilbab dihapus, maka secara bertahap akan mengarah pada larangan membuka kepala perempuan tanpa jilbab. memunculkan banyak kekhawatiran.”  Murad Belegi Dosen Universitas Belgia di Istambul mengatakan, perbandingan antara sorban di kepala dengan jilbab di kepala. Ia menyebutkan bahwa kaum Sikh di Inggris memakai sorban di kepalanya, tapi itu tidak dilarang karena mereka jumlahnya sedikit. Sedangkan di Turki hari ini, perempuan yang memakai jilbab dan menuntut pembebasan mengenakan jilbab itu mayoritas.” (New York Times,  10 Februari 2008)

Meski ragam kecaman menyeruak tapi perkembangan masalah jilbab terus bergulir hingga dalam tahap AKP berhasil menyepakati sebuah keputusan bersama dengan Partai Buruh Nasional, bahwa mereka akan merevisi undang-undang dan peraturan bagi perguruan tinggi, yang isinya akan memperbolehkan mahasiswi Muslimah memakai jilbab di kampus mereka.  Pelaksanaan revisi UU ini memerlukan dukungan dua pertiga anggota parlemen yang jumlahnya 550 orang. Dan dengan aliansi dua partai ini berarti dukungan revisi UU telah meraih lebih dari dua pertiga anggota keseluruhan parlemen. Beberapa waktu selanjutnya, parlemen Turki mengeluarkan keputusan penting yang berisi penetapan UU yang membolehkan jilbab di perguruan tinggi. Kebahagiaan makin tak terkira dalam hati kaum Muslimah Turki dan dunia Islam. Inilah saatnya mereka menikmati kebebasan mengekspresikan Islam, meski mungkin dalam bentuk yang sangat spesifik. Ya, baru soal jilbab yang menutup kepala mereka.

Badai Belum Berlalu

Tapi ternyata, persoalan jilbab di Turki masih belum usai. Bulan Juni tahun tersebut, Mahkamah Konstitusi Turki ternyata mengeluarkan putusan yang berisi pembatalan keputusan Parlemen terkait revisi UU. Keteganganpun terjadi. AKP yang sekaligus sebagai partai pemegang tampuk kekuasaan Turki terkejut dengan sikap tersebut. Dan inilah peristiwa pertama di Turki, antara Pemerintah dengan Mahkamah Konstitusi.

Dalam pidatonya di hadapan anggota Parlemen Turki, PM Turki Recep Thaeb Erdogan mengkritik keras sikap Mahkamah Konstitusi tersebut. Erdogan secara tegas menyatakan, “Dalam undang-undang telah sangat jelas tertulis bahwa UU adalah hak dan wewenang parlemen yang dipilih rakyat saja,” ujarnya. Ia menambahkan, “Tak ada pihak manapun yang bisa menghapus hak yang telah ditegaskan dalam undang-undang untuk parlemen.” Erdogan yang mewakili pemerintah sekaligus AKP menegaskan berulangkali bahwa memakai jilbab adalah pilihan yang sangat individu sifatnya sehingga negara tidak berhak interfensi ke wilayah itu. Di sisi lain, parlemen Turkipun secara aklamasi menyepakati revisi UU anti jilbab tersebut.

Krisis politik Turki diperkirakan akan semakin meruncing. Kubu sekuler yang terdiri dari Partai Rakyat Republik, Tentara Nasional Turki, dan Kejaksaan Tinggi Turki, kembali fokus pada pengaduan mereka,  yang menuding AKP pimpinan Erdogan sebagai ancaman bagi prinsip sekuler Turki. Mereka menegaskan bahwa jabatan tinggi yang ada di Turki saat ini menjadi markas orang-orang anti sekuler atau pro Islam. Selain itu, AKP juga diklaim mengarahkan Turki pada sebuah negara Islam, dengan agenda pertamanya adalah meloloskan revisi UU yang akan mengizinkan perempuan Muslimah berjilbab di perguruan tinggi Turki.

Pandangan sejumlah pakar undang-undang Turki, mengatakan dalam waktu dekat Mahkamah Konstitusi akan berjuang keras menyingkirkan Partai Keadilan dan Pembangunan dari lapangan politik Turki. Sebagaimana mereka telah mengajukan perkara yang menuding AKP sebagai wadah kegiatan yang memusuhi sekularisme Turki. Bila ini terjadi, otomatis keputusan parlemen yang berisi pencabutan larangan memakai jilbab di perguruan tinggi juga akan terhapus. Pihak sekuler mengatakan, “Keputusan pemerintah mengizinkan jilbab digunakan di perguruan tinggi, adalah bukti bahwa mereka menyatakan perang terhadap sekularisme Turki.” Sedangkan pihak AKP yang sekaligus menguasai Turki, jelas akan memperjuangkan eksistensi mereka sebagai pemenang pemilu demokratis pada tahun lalu.

Sejumlah pengamat politik Turki menyimpan kekhawatiran besar atas peristiwa ini. Mereka mengatakan AKP tampaknya kurang tepat dalam menimbang peta kekuatan politik di Turki, setelah mereka meraih kemenangan mutlak dalam pemilu tahun 2007 dan menyabet 40% suara. Para petinggi AKP menilai dengan kemenangan seperti itu, berarti kubu sekuler telah habis dan tidak berdaya. Tapi nyatanya, peristiwa kemenangan AKP justru membangkitkan kesadaran baru kubu sekuler lebih hebat dari sebelumnya. Mereka kini benar-benar menyadari bahwa perlawanan AKP yang berakar Islam terhadap sekularisme semakin nyata.

Sulit memprediksi apa yang akan terjadi bila kelak Mahkamah Konstitusi benar-benar membubarkan AKP. Apakah Erdogan akan juga diisolir dari berbagai kegiatan politik. Bila ini terjadi, siapakah yang akan memimpin AKP? Apakah perekonomian Turki yang banyak menjadi sumbangsih para aktifis AKP akan kembali runtuh akibat pertikaian ini?

Arus kesadaran Islam yang terjawantah dalam menyebarnya pemakai jilbab di Turki memang telah terjadi sepanjang beberapa dasawarsa terakhir. Upaya membungkam kesadaran itu,  sudah dilakukan dengan ragam cara, dari yang paling lembut melalui paham keliru tentang kedudukan jilbab dalam syariat, hingga yang ekstrim keras dalam bentuk penangkapan, intimidasi dan semacamnya. Di Turki, sudah lama jilbab dimunculkan dalam istilah kostum politik Islam yang bertentangan dengan asas negara. Kalangan sekuler juga mengembangkan issu bahwa memakai jilbab sebagai tanda ketundukan perempuan di hadapan kaum laki-laki. “Jilbab itu adalah paksaan yang menjadikan perempuan di bawah supremasi kam laki-laki di dalam keluarga dan masyarakat,” begitu ungkap sebagian pro sekulerisasi Turki.

Meski demikian, pertambahan muslimah berjilbab di Turki terus meningkat secara drastis yang menunjukkan bahwa ragam kampanye hitam tentang jilbab itu sama sekali tidak ampuh. Jilbab justru berkembang pesat di wilayah terlarang, seperti akademik seperti di sekolah dan perguruan tinggi, di rumah-rumah sakit, di kantor-kantor pemerintahan dan ragam profesi yang ada di masyarakat luas. Undang-undang dasar sekuler, ditambah isu miring dan dusta tentang jilbab, ternyata tak mampu menghalangi kesadaran berjilbab itu.

Ya, jilbab di Turki lagi lagi bukanlah hanya potongan kain yang wajib dikenakan Muslimah untuk menutup aurat. Tapi ia telah dijadikan komoditas politik bagi kelompok sekuler yang diarahkan semena-mena, hingga menjelma sebagai belenggu bagi banyak Muslimah yang tak dapat memperoleh haknya sebagai manusia dan warga negara. Dan kini, jilbab mereka letakkan pada posisi yang bisa memicu krisis Turki secara luas.  Apa sebenarnya agenda kaum sekuler yang sangat keras menghalangi seseorang untuk sekedar menutup kepalanya? []

What do you think?

Written by

Writer di Rumah Keluarga Indonesia

Anak Para Syuhada

Muslimah, Olahraga Dong!