Peran Perempuan dalam Politik, Membendung Gerakan Feminisme

, Peran Perempuan dalam Politik, Membendung Gerakan FeminismeIslam sama sekali tidak melarang perempuan menjadi pemimpin, sebagaimana Ratu Balqis yang berhasil memimpin negaranya. Ini merupakan bukti bahwa perempuan pun bisa memimpin. Islam memperbolehkan perempuan memimpin di luar rumah, tapi tidak untuk di dalam rumah tangga. Lelaki adalah pemimpin bagi istri dan keluarganya tanpa terkecuali.

Jadi, perempuan tidak pernah dilarang untuk maju. Dalam banyak kasus, perempuan jauh lebih cerdas dan sukses dibanding laki-laki. Ini membuktikan, tidak semua hal bisa ditangani lelaki dan ada sebagiannya memang perlu ditangani kaum perempuan—baik mencakup dunia politik dan lainnya.

Jika kini ada pemberitaan terkait kuota 30 persen bagi perempuan di parlemen, maka itu sangat bagus, karena mereka merupakan penyambung lidah aspirasi perempuan di Indonesia. Tetapi tidak harus 100 persen. Jika semua perempuan bekerja di luar rumah, siapa yang akan mendidik generasi Islam selanjutnya.

Inilah yang belum dipahami para pengusung feminisme yang ingin memunculkan peran perempuan di luar batas syariat Islam. Mereka tidak sadar bahwa Islam jauh telah menghormati kaum Hawa di atas segalanya. Bisa dibilang, kaum feminis hanya membuang-buang tenaga, pikiran, dan dana, untuk hal yang sia-sia.

Ibarat ponsel, jika dioperasikan tidak benar, maka tidak akan mendatangkan manfaat. Begitu pula dengan pemberdayaan perempuan yang di luar kodrat kewanitaannya. Semua itu akan sia-sia, dan justru menimbulkan kerusakan. Jika feminis memang benar, mengapa saat ini gaung gerakan mereka sudah jarang terdengar?

Sebagai seorang ibu, merawat dan mendidik anak merupakan hal yang paling utama. Mungkin ada yang menganggap kuno. Akan tetapi, sampai kapan pun, perintah Allah kepada para ibu untuk mengasuh dan mendidik anak akan tetap sama dan tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman.

Jika melihat perkembangan International human development index tahun 2012, Indonesia termasuk dalam tren yang menanjak. Namun hanya dilihat dari aspek sumbangan ekonomi, tanpa meninjau aspek lainnya. Dan sekadar informasi, indikator-indikator terkait persoalan gender itu hanya mengarah pada persoalan ekonomi, peran di ruang publik, dan politik, namun tidak menyentuh produktivitas di sektor domestik.

Yang menjadi masalah kalau sampai ada konsekuensi bahwa perempuan harus mengejar kesetaraan dengan ukuran-ukuran tertentu, yang kemudian dijadikan pedoman peranan perempuan di semua sektor. Itu sama saja memaksakan perempuan untuk berperan di ranah publik, yang menghilangkan hak perempuan berkiprah sesuai dengan keinginannya.

Di awal-awal gerakan gender masuk ke Indonesia sekitar tahun 1995-an, profesor Euis Sunarti pernah berdebat tentang dengan pendekatan-pendekatan teoritis, tetapi tidak banyak manfaatnya. Untuk itu, beliau mencoba dengan pendekatan yang berbeda. Misalnya, menjelaskan dengan menunjukkan fungsi-fungsi lain atas perempuan yang selama ini terabaikan. [Sumber: Majalah Gontor]

 

 

 

Artikel Terkait
Anda mungkin juga berminat

Ruangan komen telah ditutup.